TIMES KLATEN, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara soal polemik penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang kembali jadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa restrukturisasi utang KCJB tidak melibatkan dana APBN dan saat ini tinggal menunggu proses administrasi final dari pemerintah.

Dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025), Luhut menjelaskan bahwa proses restrukturisasi utang KCJB sudah disepakati oleh pemerintah China.

“Restrukturisasi saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” ujar Luhut.

Menurutnya, kondisi keuangan proyek KCJB memang bermasalah sejak awal. Namun, melalui audit dan pembenahan struktur keuangan, proyek tersebut berhasil dibawa ke tahap negosiasi restrukturisasi dengan pihak Tiongkok.

China Setuju Restrukturisasi, Indonesia Tunggu Keppres

Luhut mengungkapkan bahwa China telah menyetujui restrukturisasi utang KCJB, meski pelaksanaannya tertunda karena pergantian pemerintahan di Indonesia.

“Kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres supaya timnya segera berunding. Sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” katanya.

Ia juga membantah tudingan yang mengaitkan proyek KCJB dengan risiko jebakan utang China seperti yang terjadi di Sri Lanka. Luhut menilai kekompakan dan transparansi pemerintah menjadi kunci agar kerja sama strategis tetap aman.

Tepis Isu Jebakan Utang dan APBN

Menanggapi tudingan bahwa proyek kereta cepat akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Luhut menegaskan bahwa tidak ada permintaan dana APBN untuk menyelesaikan utang tersebut.

“Kenapa terus bilang nanti Whoosh akan kita akhiri dengan South China Sea? Kadang-kadang saya nggak ngerti. Kalau kita nggak ngerti datanya, jangan komentar dulu. Cari dulu datanya,” tegasnya.

Luhut juga mengkritik pihak-pihak yang menurutnya berkomentar tanpa dasar data yang jelas. Ia bahkan membuka diri bagi siapa pun yang ingin memeriksa langsung data dan rincian keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Transparansi dan Data Jadi Kunci

Sebagai pejabat yang ikut mengawal proyek sejak awal, Luhut menekankan bahwa semua kebijakan terkait KCJB berbasis data dan hasil audit resmi. Ia berharap publik bisa memahami bahwa restrukturisasi utang merupakan langkah normal dalam proyek infrastruktur besar yang melibatkan kerja sama antarnegara.

“Proyek ini berbasis data. Jadi, kalau ingin tahu detailnya, silakan datang ke saya. Semua terbuka,” kata Luhut menutup pernyataannya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung menjadi simbol transformasi transportasi nasional sekaligus ujian dalam tata kelola proyek strategis dengan mitra asing. Pernyataan Luhut menunjukkan bahwa pemerintah kini berupaya menyeimbangkan antara penyelamatan keuangan proyek dan kepercayaan internasional, tanpa membebani fiskal negara. (*)