TIMES KLATEN, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai kunjungan diplomatik Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini membawa hasil signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Dalam lawatan tersebut, Indonesia berhasil mengamankan dua kesepakatan strategis sekaligus: perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dengan Uni Eropa serta penurunan tarif impor ke Amerika Serikat dari 32 persen menjadi 19 persen.

“Lawatan ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Ini adalah strategi diplomasi yang matang dan sudah dirancang Presiden Prabowo untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global,” ujar Eddy dalam keterangannya.

Meski penetapan tarif 19 persen dari Amerika Serikat masih menimbulkan kekhawatiran terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional, Eddy optimistis langkah ini akan diimbangi dengan peluang yang lebih besar dari IEU-CEPA. “Melalui kesepakatan ini, tarif bea masuk untuk 80 persen produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan dihapus dalam satu hingga dua tahun setelah perjanjian berlaku. Ini peluang besar untuk mendorong ekspor kita,” tegasnya.

Eddy menambahkan, Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi ekonomi, baik dengan negara-negara ASEAN, BRICS, maupun mitra global lainnya, untuk mendiversifikasi pasar ekspor. “Dengan posisi strategis Indonesia, kerja sama semacam ini dapat menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi kita,” lanjutnya.

Selain keberhasilan diplomasi, Eddy mendorong pemerintah untuk memperkuat daya saing pelaku usaha dan industri dalam negeri. Upaya ini mencakup penyederhanaan perizinan, kemudahan akses permodalan, pemberian insentif fiskal, serta subsidi produksi agar industri tetap kompetitif di tengah dinamika perdagangan internasional.

“Kami melihat langkah diplomasi Presiden Prabowo sudah berada di jalur yang tepat. Apalagi beliau berkomitmen untuk terus menegosiasikan penurunan tarif, bahkan hingga nol persen,” katanya.

Eddy menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa strategi diplomasi ini akan sejalan dengan kebijakan ekonomi inklusif yang selama ini dijalankan Presiden Prabowo. “Prinsipnya jelas: no one is left behind. Tidak ada satu pun kelompok yang dibiarkan tertinggal dalam pembangunan ekonomi,” tegas anggota Komisi XII DPR RI tersebut. (*)