TIMES KLATEN, SERANG – Pemerintah menargetkan proses pembersihan atau dekontaminasi terhadap area yang terpapar zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) selesai pada Desember 2025. Upaya ini mencakup wilayah industri dan pabrik yang sudah teridentifikasi terpapar, termasuk di Kawasan Industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan hal itu dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (14/10/2025). Ia menegaskan bahwa penanganan kontaminasi tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pada pembenahan sistem regulasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

“Tugas kita bukan semata membersihkan area terdampak, tapi juga memperkuat fondasi regulasi nasional untuk mencegah insiden serupa di masa depan,” ujar Hanif, yang juga menjabat Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Radiasi Radionuklida Cs-137.

Pernyataan tersebut disampaikan usai apel kesiapsiagaan di Markas Polsek Cikande, Kabupaten Serang, Senin (13/10). Kegiatan itu dihadiri sejumlah pejabat lintas sektor, antara lain Gubernur Banten, Bupati Serang, Kapolda Banten, serta perwakilan dari Kemenko Bidang Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Pusat Zeni TNI AD, Gegana Brimob Polri, dan unsur pemerintah daerah.

Dekontaminasi di Sepuluh Titik

Menurut Hanif, Satgas telah memulai proses dekontaminasi di sepuluh titik utama yang terdeteksi terpapar. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian awal dalam waktu satu bulan, sembari memastikan kondisi lingkungan tetap aman dan terkendali.

Di sisi lain, aparat penegak hukum terus melakukan penyelidikan untuk menelusuri sumber radiasi yang diduga berasal dari limbah Cs-137. Pemerintah mendukung langkah tersebut, termasuk dalam menelusuri dua kemungkinan asal kontaminasi: dari kegiatan impor scrap besi dan baja atau dari kebocoran limbah penggunaan Cs-137 di sektor komersial.

“Penyelidikan dilakukan dengan dukungan penuh BRIN dan Bapeten agar penyebabnya bisa diungkap tuntas,” tambah Hanif.

Selain penanganan teknis, pemerintah juga menggunakan momentum ini untuk memperkuat kebijakan dan sistem pengawasan nasional terhadap potensi bahaya radiasi. Salah satu langkah yang diambil adalah penghentian sementara rekomendasi impor scrap besi dan baja dari luar negeri sampai seluruh sistem keamanan dan pengawasan dinyatakan siap.

Sebagai tindak lanjut, pengelola Kawasan Industri Modern Cikande diwajibkan memfasilitasi operasional penyimpanan sementara darurat di PT PMT yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.

Sementara itu, penanganan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi terus dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, serta sejumlah kementerian terkait, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Sosial. (*)